KALTIMPOST.ID, Kalimantan Timur genap berusia 69 tahun, Jumat, 9 Januari 2026. Provinsi ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Sejak itu, Kaltim tumbuh sebagai salah satu penopang ekonomi nasional. Menyumbang besar ke pusat, tapi kerap harus berhitung ulang untuk dirinya sendiri.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menandai ulang tahun ke-69 ini jadi momen berbenah. Terutama soal kemandirian fiskal. Menurutnya, di usia yang sudah dewasa, Kaltim tak bisa terus bergantung pada transfer pusat.
“Usianya sudah tidak muda lagi. Sudah dewasa,” ujar Hasanuddin Mas’ud di Kompleks DPRD Kaltim selepas Paripurna HUT Kaltim, Jumat, 9 Januari 2026. “Harapannya kita juga dewasa dalam APBD. Paling tidak bisa berdiri di kaki sendiri dengan pendapatan asli daerah.” lanjutnya.
Baca Juga: 69 Tahun Pemprov Kaltim: DBH Tak Lagi Menopang, Terlambat Memperkuat Fondasi PAD
Selama ini, Kaltim dikenal sebagai salah satu penyumbang dana terbesar ke kas negara. Namun situasinya berubah. Kebijakan efisiensi anggaran di era Presiden Prabowo memangkas Dana Bagi Hasil (DBH).
Dampaknya terasa langsung ketika APBD Kaltim 2026 menyusut menjadi sekitar Rp15 triliun, dari potensi awal yang bisa menembus Rp21 triliun.
Menurut dia, DBH dan berbagai dana transfer lain seharusnya dipandang sebagai bonus, bukan sandaran utama.
Baca Juga: 69 Tahun Pemprov Kaltim: Jalan Rusak Antarwilayah Masih Jadi Pekerjaan Rumah
“Kalau ada DBH atau dana alokasi lain itu bonus. Tapi ke depan Kaltim harus bisa berdiri dengan APBD sendiri. Sejak berdiri, kontribusi Kaltim ke PDRB nasional selalu besar. Kita ini hampir selalu masuk lima besar dari 36 provinsi.” ulasnya.
Efisiensi, dalam pandangan Hamas, juga perlu diluruskan maknanya. Apa yang terjadi, kata dia, lebih tepat disebut pergeseran alokasi ke pusat, bukan penghematan di daerah. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki