BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan sudah bisa bernafas lega karena pembahasan persetujuan APBD 2026 telah rampung. Usai melalui berbagai tahapan sesuai aturan dalam undang-undang.
Mulai persetujuan dari DPRD Balikpapan, Kemendagri, dan terakhir evaluasi gubernur Kaltim. Hingga akhirnya raperda dapat ditetapkan menjadi perda APBD 2026 dalam rapat paripurna, Selasa 30 Desember 2025.
“Kalau sudah ditetapkan, kami bisa lebih awal melakukan pengadaan barang dan jasa,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo kepada awak media. Pihaknya siap tancap gas memulai sejumlah pekerjaan 2026.
Baca Juga: DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakati APBD 2026 Rp 3,517 Triliun, Ini Rinciannya
Dia menjelaskan, ada beberapa program yang sudah mulai proses lelang pada Januari 2026. Semakin cepat kegiatan fisik dan nonfisik, penyerapan anggaran bisa lebih awal. Harapannya tidak ada masalah kegiatan yang mulai terlambat. “November - Desember tahun ini, OPD sudah menyiapkan berkas yang digunakan untuk memulai anggaran 2026,” bebernya.
Bagus memberi contoh seperti pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur masih mendapat alokasi anggaran. Kemudian pembangunan sekolah juga mendapat perhatian. “Kita upayakan mendapat bantuan dari luar APBD, bisa dari provinsi dan APBN untuk berbagai kegiatan pembangunan,” tuturnya. Sebab total APBD Balikpapan 2026 hanya sebesar Rp 3,5 triliun.
Sebelum pemangkasan transfer ke daerah (TKD), rencana APBD 2026 mencapai Rp 4,7 triliun. Jadi dana yang berkurang lebih dari Rp 1 triliun. Pemkot Balikpapan harus melakukan efisiensi.
Baca Juga: Gerak Cepat: DPRD Balikpapan Setujui Raperda APBD 2026 Hasil Evaluasi Gubernur Kaltim
“Ada surat edaran bersama dari menteri berkaitan dana hibah, bimtek, FGD, perjalan dinas dibatasi,” sebutnya. Dia berharap masih ada belanja langsung yang didapat dari provinsi dan APBN.
Bantuan keuangan dari provinsi awalnya Rp 368 miliar. Itu sudah ada beberapa yang masuk dalam kegiatan. Namun karena ada pemangkasan TKD dari pusat, kemungkinan nominal bankeu berubah.
“Terakhir mereka masih proses. Kita lebih cepat dalam persetujuan Kemendagri,” sebutnya. Pemkot Balikpapan menunggu berapa nominal pasti bankeu dari provinsi kepada kabupaten/kota.
“Tapi yang jelas kita berharap ada belanja langsung juga. Tidak harus bantuan keuangan,” tegasnya. Semua demi pembangunan di Balikpapan tetap berjalan. Sehingga Kota Minyak semakin aman dan nyaman dihuni. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki