KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kerusakan sejumlah ubin di Teras Samarinda 2 segmen dua menjadi sorotan DPRD Samarinda. Komisi III berencana meminta penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait penyebab kerusakan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kerusakan tersebut. Dia juga belum melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga perlu meminta penjelasan dari instansi teknis terkait.
“Memang pembangunan fasilitas di atas sungai memiliki tantangan tersendiri karena berpotensi menghadapi abrasi dan perubahan kondisi alam. Karena itu, kontraktor pelaksana semestinya memperhitungkan risiko tersebut sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan,” jelasnya, Selasa (27/10).
Baca Juga: BPN Kaltim Sebut 90 Persen Layanan Perintis Selesai Sesuai Target
Dia menilai, perencanaan yang matang harus diikuti pengawasan ketat agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi dan kondisi lapangan. Terlebih, Teras Samarinda merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
“Kami ingin fasilitas yang dibangun dengan uang yang tidak sedikit, yang berasal dari rakyat, menjadi tempat rekreasi yang aman bagi masyarakat Samarinda,” tegasnya. Dia menegaskan, Dinas PUPR perlu memastikan penanganan lanjutan atas kerusakan tersebut.
Dia mendapat informasi bahwa dinas terkait akan segera turun ke lapangan dan memanggil kontraktor pelaksana untuk meminta pertanggungjawaban. “Kami belum menerima kepastian mengenai tindak lanjut tersebut,” singkatnya.
Dia menambahkan, proyek itu diduga masih dalam masa pemeliharaan atau retensi setelah penyerahan pekerjaan. Kondisi tersebut perlu dipastikan agar tanggung jawab kontraktor terhadap kerusakan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. “Kami ingin apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan dulu, baru pelaksanaan,” tegasnya.
Komisi III, lanjut dia, juga berencana menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait pada November mendatang. “Kami akan membahas sejumlah persoalan pembangunan Teras Samarinda, termasuk kerusakan ubin dan pengawasan proyek oleh Dinas PUPR,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
