Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal lewat unggahan videonya di akun X, Sabtu (30/5/2025), menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengurangi lawatan ke luar negeri. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia tersebut menilai intensitas kunjungan Prabowo ke berbagai negara terlalu sering dan menelan biaya besar.
Sekali kunjungan, puluhan hingga ratusan miliaran rupiah digelontorkan. Dalam pandangannya, pengeluaran negara tidak hanya meliputi transportasi kepala negara, tetapi juga tim pendahulu, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Terkait hal itu, tentunya publik bertanya-tanya, sebenarnya apa hasil alias manfaat konkret dari setiap agenda diplomasi internasional yang dijalankan Prabowo. Mungkin sebagian dari kita pun sedikit bingung atau bahkan sangat bingung, kenapa semangat efisiensi anggaran justru bertolak belakang dengan frekuensi kunjungan internasional presiden. Seolah semua kunjungan yang dilakukan adalah hal yang wajib dan mendesak untuk kepentingan Indonesia.
Barangkali, bagi Prabowo, kunjungan internasional tidak bisa ditawar-tawar lagi sebab menyangkut harkat, martabat, dan masa depan bangsa. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa menerima mentah-mentah ragam rasionalisasi yang diucapkan. Apapun alasan yang dikemukakan, sebagian dari kita juga tidak bisa begitu saja mengamininya begitu saja.
Baca Juga: Syahri, Sapi Virtual, dan Kegeraman Publik
Merujuk pada laman theconversation.com, dalam 15 bulan pemerintahan Prabowo, tercatat telah melakukan lebih dari 49 safari ke 28 negara. Setidaknya, Prabowo menghabiskan 95-112 hari di luar negeri. Padahal, pada 22 Januari 2025, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Tidak heran jika Dino Patti Djalal secara terbuka mengoreksi sekaligus memberikan masukan atas sejumlah kunjungan presiden. Sebab, begitulah fakta yang sukar untuk ditepis bahwa publik pun mempertanyakan substansi dan keuntungan nyata yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Jangan-jangan, sejumlah lawatan tersebut hanya bersifat seremonial dan formalitas tanpa ada dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
Kritikan dari warga negara terhadap pemerintah adalah sah-sah saja. Tidak perlu terkejut apalagi kebakaran jenggot sampai merasa terpojokkan. Sebab, saya sendiri mengamati gelagat yang demikian. Seolah kritikan dan masukan dari Dino Patti Djalal sebagai sebuah batu sandungan atau ancaman yang bisa mengusik kredibilitas pemerintah.
Buktinya, tidak berselang lama dari unggahan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy sibuk memberikan penjelasan dan menganggap sejumlah asumsi yang disampaikan Dino perlu diluruskan. Bahwa sebenarnya jumlah rombongan setiap kunjungan telah dipangkas dari yang pada periode sebelumnya 120 orang menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.
Selain itu, Teddy menyebut, diplomasi presiden membuahkan hasil konkret seperti halnya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, realisasi investasi Rp2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir, tambahan investasi sekitar Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan, penguatan kerja sama pertahanan, masuknya Indonesia ke BRICS, hingga dukungan kemanusiaan untuk Palestina.
Sekilas, apa yang dituturkan Teddy membawa dampak besar bagi Indonesia. Tapi, saya sendiri memandang itu masih belum menjadi laporan yang mendetail alias masih terlalu makro. Kita pun masih belum tahu kapan uang dari investor tersebut masuk ke kantong kita? Ke mana larinya tambahan investasi tersebut? Apa dampak tarif nol persen dengan Uni Eropa terhadap industri dalam negeri, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?
Bagi para petani dan nelayan apa dampak konkretnya? Kira-kira begitulah pertanyaan demi pertanyaan yang barangkali menghantui pikiran kita. Sebab, bukan tidak mungkin, hasil dari peras keringat diplomasi internasional Prabowo itu dinikmati oleh segelintir golongan.
Dan kembali lagi terkait tanggapan Teddy terhadap kritikan Dino, ada pernyataan yang cukup mengganjal otak saya. Yakni bahwa Teddy menyinggung perjalanan karier Dino sebagai Wamenlu yang hanya seumur jagung yakni tiga bulan.
Dalam konteks ini, setidaknya dalam pandangan saya pribadi, Teddy seakan hendak membangun persepsi publik, bahwa Dino tidak pantas mengkritik pemerintah sebab dia sendiri kurang atau bahkan tidak kredibel selama menjadi pejabat tinggi publik. Begitulah pesan yang kira-kira hendak digaungkan Teddy.
Noviar Jamaal, alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, lewat tulisannya di portal pwmu.co (3/6/2026), mengungkapkan bahwa perbincangan yang seharusnya mempertanyakan, “Apakah kritik ini benar?” lambat laun berubah menjadi, “Apakah orang ini layak mengkritik?”.
Baca Juga: Terbang dan Melanglang Buana dengan Buku
Pergeseran topik bahasan seperti ini juga tidak selalu menguntungkan pihak yang memicunya. Dalam ilmu komunikasi, tambah Noviar, fenomena ini dikenal sebagai efek bumerang, yaitu ketika strategi komunikasi justru menghasilkan reaksi yang berlawanan dengan tujuan awalnya.
Seskab Teddy, sekali lagi, seolah menerima tugas khusus untuk menjadi benteng pertahanan kokoh dari segala bentuk kritikan yang dinilai mengancam. Dalam hal ini, dia harus menjaga kepercayaan dan marwah pemerintahan Prabowo. Bukannya membalas dengan fakta, data, dan laporan yang rinci seputar hasil yang diperoleh selama kunjungan presiden, yang terjadi justru memaparkan hasil yang sifatnya umum.
Padahal sebenarnya pemerintah tidak perlu merasa tersinggung dengan pernyataan Dino jika memang yang disampaikan oleh Dino itu kurang tepat. Cukup buktikan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang digunakan beserta hasil yang diperoleh selama kunjungan internasional.
Sebab, kita mafhumi bersama, transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, muncul sebuah pertanyaan lanjutan: Apakah kita bisa mengakses semua data dan laporan mengenai anggaran dan hasil kunjungan presiden? Entahlah, saya pribadi belum begitu memahaminya.
Serangan untuk Dino ternyata juga datang dari salah satu anggota DPR, Habiburokhman. Alih-alih menjadi pengawas jalannya pemerintahan, dia justru seolah menjadi jubir eksekutif. Waketum Partai Gerindra tersebut menilai kritikan Dino tidak konstruktif dan tidak berdasarkan informasi yang akurat.
Tidak hanya itu, bahkan dia menyebut Dino tidak etis dan mempertanyakan zamannya sehebat apa dan kenapa dia merasa paling Kemlu sedunia. Bukankah itu telah keluar dari substansi pembahasan?
Maka dari itulah, alangkah eloknya, setiap kritikan, saran, dan masukan setiap warga negara, disikapi dengan kepala dingin dan bijaksana. Terutama dengan cara yang elok dan anggun seperti halnya membuktikan dengan hasil nyata kinerjanya di depan publik beserta membuka seterang benderang anggaran yang telah digunakan untuk apa saja.
Sebab, semakin antikritik, pemerintah akan terlihat gelagapan menerima kenyataan bahwa sebagian dari kita akan kian ragu-ragu dan pesimistis terhadap sepak terjang diplomasi internasional Prabowo. Oleh karenanya, saya rasa, langkah Dino, merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa ini.
Baca Juga: Dekorasi Birokrasi
Tidak perlu terlalu tendensius, seolah-olah semua harus dinilai dengan kalkulasi politis. Beranggapan semua yang diluapkan oleh Dino sebagai bentuk upaya menghancurkan marwah pemerintah dan mengikis habis kepercayaan publik terhadap Prabowo.
Padahal, bisa jadi, jika tidak ada yang mengkritik, pemerintah akan kehilangan kontrol dan kendali. Dan akibatnya bisa jadi lebih fatal. Demokrasi menjadi tersumbat dan lagi-lagi rakyat jadi korbannya. Jadi, setiap kritikan tidak perlu dijawab dengan serangan yang membabi buta yang tidak relevan dengan esensi kritikan.
Setiap dari kita berhak dan layak berpendapat jika itu demi kebaikan Indonesia. Lagi pula, apabila setiap kritikan dianggap sebagai ancaman, lalu siapa yang layak dan boleh bersuara? Apakah hanya mereka yang “bersahabat karib” dengan penguasa? (*)
Editor : Almasrifah